LAMANINDO.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Bupati Buton Selatan (Busel), Panringringi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), La Ode Budiman dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pimpinan DPRD Busel bertandang ke Kementerian PPN/Bappenas RI, pada Selasa (09/07/2024).
Rombongan yang dipimpin orang nomor 1 di Busel itu bermaksud meminta dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk perceparab pembangunan di Bumi Gajah Mada Busel.
Parinringi bersama rombongan diterima langsung Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI, Mohammad Roudo dan melakukan audiensi di Aula Sulawesi, Lantai 8, Menara Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta.
“Kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah. Keseriusan kami ini diharapkan dapat menjadi prioritas,” ujar Panringringi dalam pertemuan tersebut.
Parinringi memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Busel bertekad menjadikan wilayahnya sebagai pusat perikanan dan pariwisata. Pasalnya, sektor tersebut diyakninya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Pemkab Busel sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas.
Oleh karena itu, lanjut Parinringi, Pemkab Busel mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik, baik fisik maupun non-fisik, mencakup integrasi di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, jalan, perikanan, dan pariwisata. Semua usulan itu diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bumi Gajah Mada Busel.
Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas RI, Mohammad Roudo menyambut baik kunjungan delegasi Buton Selatan. Ia juga menekankan pentingnya menyusun skala prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta selaras dengan prioritas pemerintah provinsi dan pusat.
Pada pertemuan itu, Roudo juga memastikan bahwa Kebijakan DAK Fisik Tahun 2025 mendatang, Buton Selatan akan mendapatkan alokasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Busel untuk melengkapi dokumen pendukung untuk setiap usulan bidang.
“Kami mengimbau Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk melengkapi semua dokumen pendukung dalam penginputan usulan prioritas Tahun 2025 di Aplikasi KRISNA DAK agar dapat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran,” ujarnya.
Roudo juga memastikan bahwa usulan yang diterima akan melalui proses dan tahapan lebih lanjut. Untuk kebutuhan informasi lebih lanjut, unit kerja terkait siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
Untuk diketahui, kepala OPD lingkup Pemkab Busel yang ikut dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Bappeda, Amir Sarlito Womal, Kepala BPKAD, La Ode Karman, Kepala Dinas Pendidikan, La Hardin, Kepala Dinas Kesehatan, Hasriadi, Kepala Dinas Perikanan, La Kali, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pertanian, LM Idris, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jafar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Amirudin, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, La Singepu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, La Asari dan Kepala Dinas PUPR, La Ode Asri.
Sementara dari Kementerian PPN/Bappenas RI, selain Direktur Regional II, Mohammad Roudo, hadir pula secara daring pejabat fungsional Direktorat Transportasi dan Direktorat Pembangunan Daerah. (adm)
