LAMANINDO.COM, JAKARTA–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya penyelarasan data pemetaan guna menghindari konflik batas wilayah dan kesalahan dalam penyertipikatan tanah. Ia mengajak Kementerian Kehutanan untuk berkolaborasi menciptakan satu peta nasional yang akurat dan sinkron.
“Sinkronisasi peta ini sangat krusial agar tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan hutan dan wilayah yang dikelola ATR/BPN,” ungkap Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi yang membahas integrasi data geospasial antar kementerian di Jakarta, Kamis (02/01/2025).
Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kasus hukum yang menimpa pegawai Kementerian ATR/BPN akibat ketidaktepatan dalam penyertipikatan lahan. Nusron menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah akan melindungi petugas dari kriminalisasi akibat kesalahan teknis dalam pemetaan.
Selain itu, Nusron juga menyoroti pentingnya peta yang akurat untuk mendukung tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta untuk pemetaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan tanah ulayat masyarakat adat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa upaya sinkronisasi data ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). “Presiden menekankan pentingnya integrasi data untuk menghilangkan ego sektoral dan hambatan antar instansi,” ujar Raja Juli Antoni.
Ke depan, upaya ini akan dilanjutkan dengan rapat teknis yang lebih mendalam untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi satu peta nasional.
Proyek sinkronisasi ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang didukung oleh Bank Dunia, melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kehutanan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala BIG, Muh Aris Marfai; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan BIG.(**)
