LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung lokasi penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut di Kabupaten Bekasi pada Selasa (4/2/2025). Peninjauan ini dilakukan setelah ditemukan indikasi manipulasi data pertanahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara peta bidang tanah yang tercatat dengan kondisi di lapangan.
“Kami akan segera membatalkan sertifikat yang diterbitkan secara tidak sah dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembukaan pagar laut yang telah memisahkan tanah tersebut dari wilayah perairan,” ujar Menteri Nusron.
Di Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, terdapat 89 bidang tanah yang dimiliki oleh 67 orang dan telah masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, investigasi mengungkap adanya perubahan lokasi peta dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Semula, tanah yang terdaftar berada di daratan dengan luas 72 hektare. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang benar-benar ada di darat hanya 11 hektare,” jelasnya.
Total luas lahan yang diduga mengalami manipulasi data mencapai 581 hektare, yang terdiri dari 90 hektare milik PT Cikarang Listrindo (CL), 419 hektare milik PT Mega Agung Nusantara (MAN), dan 72 hektare bidang tanah PTSL yang seharusnya terdaftar sejak 2021 tetapi dipindahkan ke area laut pada 2022.
Menteri ATR/BPN menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum di internal kementerian. “Kami tengah menyelidiki dugaan keterlibatan oknum BPN dalam pemindahan peta ini. Jika terbukti ada unsur pidana, kami akan menyerahkan kasus ini ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sementara itu, sertifikat HGB yang telah terbit sejak 2013 tidak bisa dibatalkan secara otomatis karena telah melewati batas lima tahun. “Kami akan meminta pemegang sertifikat untuk mengajukan pembatalan secara sukarela. Jika mereka menolak, kasus ini akan kami bawa ke pengadilan,” tambah Nusron.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kunjungan ini antara lain Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Darman SH. Simanjuntak. (LS/PHAL/RED)