JAKARTA, LAMANINDO.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan masih ada lebih dari 500 ribu tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia yang belum memiliki sertifikat resmi.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam acara peluncuran integrasi data pertanahan dan perpajakan, sekaligus penyerahan sertifikat hak pakai dan wakaf di Kantor Wali Kota Tangerang, Rabu (30/4).
“Target total ada 800 ribu masjid, musala, pesantren, dan lembaga lainnya. Baru 232 ribu yang tersertifikat. Artinya, sisanya masih belum aman secara hukum,” ujar Nusron.
Ia menekankan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk menghindari konflik di kemudian hari, terutama jika terjadi pembangunan fasilitas umum seperti pelebaran jalan.
“Kalau tanah wakaf belum disertifikatkan, ini rawan konflik antar pengurus. Mari sama-sama kita dorong masyarakat untuk segera mengurusnya,” katanya.
Dalam acara itu, ATR/BPN menyerahkan 19 sertifikat hak pakai kepada Pemerintah Kota Tangerang dan lima sertifikat tanah wakaf kepada pengelola masjid. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Kementerian ATR/BPN.
“Kami ucapkan terima kasih. Dengan adanya sertifikat ini, aset PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) seperti taman, RTH, dan drainase bisa dikelola dengan legal,” kata Sachrudin, didampingi Wakil Wali Kota Maryono Hasan.
Sertifikasi tanah wakaf ini juga disambut positif oleh masyarakat. Heri Purwanto, pengelola Masjid Jami’ Al-Huda di Cikokol, menyebut proses sertifikasi berjalan lancar.
“Alhamdulillah, pengurusan dipermudah. Pengurus dan jamaah sangat senang akhirnya tanah masjid kami sah secara hukum,” ucapnya.
Senada, Syamsi, pengelola Masjid Nurul Falah di Cipondoh, mengapresiasi layanan dari Kantor Pertanahan. “Petugas BPN sangat responsif dan komunikatif. Semua proses diinformasikan dengan baik,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Plt Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, dan Kepala Kanwil BPN Banten Sudaryanto. (AR/JR/ADM)