LAMANINDO.COM, BLITAR – Kepemilikan tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dirasakan langsung oleh para petani perempuan di Desa Soso, Kabupaten Blitar, setelah memperoleh sertipikat tanah melalui program Reforma Agraria.
Salah satu petani, Patma (55), mengisahkan perjalanan panjang konflik agraria yang terjadi di desanya sejak 2012. Konflik tersebut melibatkan masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Dalam proses memperjuangkan lahan garapannya, Patma mengaku pernah mengalami intimidasi hingga penghadangan oleh pihak keamanan perusahaan.
“Dulu kalau mau menanam itu takut. Tapi kalau tidak menanam, bagaimana kita bisa makan,” ujarnya saat ditemui di Desa Soso.
Situasi mulai berubah pada 2022, ketika pemerintah melalui program Reforma Agraria yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini disengketakan. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Blitar kemudian menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare kepada Patma bersama 527 kepala keluarga lainnya sebagai penerima Sertipikat Hak Milik.
Dengan kepastian tersebut, para petani kini dapat mengelola lahan tanpa rasa khawatir. “Sekarang lebih aman dan tenang,” kata Patma.
Hal serupa diungkapkan Indra (32), petani perempuan lainnya. Ia menilai sertipikat tanah atas nama sendiri meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan keleluasaan dalam menentukan pola tanam serta merencanakan masa depan keluarga.
“Kalau sertipikat sudah atas nama sendiri, kita jadi bangga dan lebih percaya diri,” tuturnya.
Dari sisi ekonomi, dampak positif juga mulai dirasakan. Petani di Desa Soso kini mampu mengoptimalkan lahan dengan menanam komoditas bernilai ekonomi, seperti jagung. Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, petani memperoleh dukungan berupa benih unggul, pendampingan teknis, serta akses pasar dengan harga jual yang lebih kompetitif, yakni berkisar Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram.
Produktivitas pun meningkat signifikan. Dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani dapat menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai sekitar Rp9 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, yang hanya berkisar Rp4 hingga Rp5 juta.
“Kalau hasil meningkat, tentu kami merasa senang,” ujar Indra.
Meski demikian, para perempuan petani tetap menghadapi beban ganda. Selain bekerja di lahan, mereka juga menjalankan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Namun, semangat gotong royong di antara keluarga dan kelompok tani menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.
Dengan kepastian hukum atas tanah dan peningkatan hasil pertanian, perempuan di Desa Soso kini tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Program Reforma Agraria pun dinilai mampu membuka ruang pemberdayaan yang lebih luas bagi perempuan dalam membangun masa depan yang lebih baik. (ge/jr)