LAMANINDO.COM, BANJARBARU – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya menghadirkan layanan pertanahan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan pertanahan harus dimulai dari proses pelayanan di loket-loket Kantor Pertanahan (Kantah) sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Yang harus kita hindari adalah masyarakat menunggu terlalu lama, misalnya karena terjadi penumpukan antrean. Ini menjadi perhatian para manajer loket. Jika terlihat adanya antrean yang menumpuk, harus ada langkah dan rencana yang disiapkan untuk mengatasinya,” ujar Ossy Dermawan saat meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/05/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy meninjau langsung area pelayanan guna memastikan proses pelayanan pertanahan berjalan dengan baik. Ia menyapa para petugas yang bertugas serta mengamati jalannya pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan pada akhir pekan.
Menurutnya, pelayanan pertanahan yang diharapkan masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga harus akurat, teliti, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Wamen Ossy juga menyoroti upaya percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah dijalankan Kementerian ATR/BPN sejak kuartal IV tahun 2025. Program tersebut dilaksanakan secara nasional oleh seluruh jajaran ATR/BPN dan dipantau langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melalui rapat pimpinan yang digelar secara rutin.
Upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya capaian penyelesaian berkas pertanahan di sejumlah provinsi. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Sejak Oktober 2025 kita berusaha mengejar penyelesaian berkas dan hasilnya berhasil kita tekan. Saat ini, kita terus menyelesaikan berkas yang ada dengan bekerja secara teliti dan akurat. Karena kita tahu, jika satu BPN dinilai buruk, maka seluruh BPN akan ikut dianggap buruk. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja dengan baik,” tegasnya.
Meskipun tren penyelesaian berkas menunjukkan perkembangan yang positif, Wamen Ossy menilai masih terdapat ruang perbaikan dalam pelayanan pertanahan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menutup berbagai celah kekurangan yang masih ada.
“Hal ini yang terus diupayakan oleh Pak Menteri di tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah di tingkat provinsi, hingga Kepala Kantah di tingkat kabupaten/kota, yakni bagaimana menghadirkan pelayanan yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, penuh empati, namun tetap profesional,” jelasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan secara langsung dua sertipikat kepada warga Kota Banjarbaru yang memanfaatkan layanan PELATARAN pada Sabtu pagi.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana; Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Ahmad Suhaimi. (ar/rs)