LAMANINDO COM, PASARWAJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta penetapan hutan adat di wilayahnya. Langkah ini diambil guna menjaga warisan leluhur tetap lestari di tengah arus modernisasi.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Multipihak di Ruang Rapat VIP Bupati Buton, Pasarwajo, Senin (16/11/2026). Di hadapan para pemangku kepentingan, Alvin mengapresiasi semua pihak yang peduli terhadap keberlangsungan adat istiadat di Buton.
“Saya berterima kasih atas kepedulian saudara-saudara sekalian. Betapa pentingnya kultur kita, kebudayaan kita, dan ajaran leluhur kita. Ini adalah kampung dari Oputa Yi Koo. Di Buton ini, nilai-nilai adat masih sangat kental, sehingga forum seperti ini sangat bagus sekali,” ujar Alvin dalam forum tersebut.
Alvin menilai pertemuan ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Ia memastikan Pemkab Buton tidak akan jalan sendiri dan siap bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Saya hadir di sini untuk mendengarkan. Pemerintah Kabupaten Buton siap membantu dan tentu akan bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi agar kita bisa menemukan titik temu yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Teritorial Kawasan Hutan, Indra Warsyadi, mengingatkan bahwa pengakuan MHA membutuhkan tahapan panjang. Prosesnya dimulai dari identifikasi keberadaan MHA, pengkajian sejarah dan kelembagaan adat, hingga penerbitan kebijakan daerah.
Indra menegaskan, pengakuan hutan adat bukan cuma urusan sektor kehutanan, melainkan butuh kolaborasi lintas sektor. Ia pun merinci lima hal krusial yang harus menjadi fokus bersama:
Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah.
Penguatan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Identifikasi serta pemetaan wilayah adat secara partisipatif dan akurat.
Penguatan peran lembaga adat sebagai subjek utama.
Penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret.
“Hasil rapat koordinasi harus menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai tahapan pekerjaan, pembagian tugas, instansi penanggung jawab, kebutuhan dukungan, serta target waktu penyelesaian agar proses ini dapat dikawal bersama,” jelas Indra.
Senada dengan itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Gowa, Akhmad Sarifudin Fauzi, menekankan agar proses pengakuan hak-hak masyarakat adat ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Untuk diketahui, rapat penyamaan persepsi ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Buton Hanafi yang mewakili Ketua DPRD, Tim Identifikasi dari Universitas Halu Oleo, Camat Siotapina, Camat Lasalimu, perwakilan Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton, serta para tokoh adat setempat. (adm)
