LAMANINDO.COM, BATAUGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di halaman Kantor Bupati Buton Selatan, Senin. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Buton Selatan dan dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, La Kali.
Dalam pelaksanaannya, upacara berlangsung khidmat dengan diisi renungan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, peserta juga mendengarkan sejarah panjang perjalanan otda yang telah berkembang sejak masa kolonial hingga saat ini.
Dalam amanatnya, La Kali menegaskan bahwa peringatan Hari Otda menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Otda merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tahun ini, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Tema ini mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengembangkan potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar La Kali.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sinkronisasi tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis.
Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebutkan, salah satu tantangan utama selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah adalah belum optimalnya sinkronisasi perencanaan, yang kerap menimbulkan tumpang tindih program dan rendahnya efektivitas pembangunan.
Kedua, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome). Menurutnya, birokrasi saat ini masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan penyerapan anggaran, sehingga belum sepenuhnya berdampak nyata bagi masyarakat.
“Diperlukan birokrasi yang cepat, lincah, dan responsif melalui tata kelola pemerintahan yang modern serta pemanfaatan teknologi terintegrasi. Inovasi menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Ketiga, penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia mengakui masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan lokal.
Keempat, peningkatan kolaborasi antar daerah. Ia menilai, pelaksanaan otda masih sering berjalan secara parsial tanpa keterkaitan dengan wilayah lain, padahal sektor strategis seperti transportasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi merupakan isu lintas wilayah.
Lebih lanjut, La Kali menegaskan bahwa otda harus tetap berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, perubahan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah langkah prioritas yang perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya:
- Mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, anggaran, teknologi, serta optimalisasi lahan dan distribusi.
- Mendorong swasembada energi berbasis sumber daya domestik guna mengurangi ketergantungan impor.
- Pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan infrastruktur dan kebijakan inovatif.
- Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
- Pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja melalui kemudahan akses permodalan dan penguatan UMKM.
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta keterlibatan masyarakat.
Upacara peringatan Hari Otda ke-30 ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat. (sr)