LAMANAINDO.COM, BATAUGA – Sejak Januari 2026, homebase pelayanan penyeberangan kapal feri untuk wilayah kepulauan telah berpindah dari Kota Baubau ke Buton Selatan. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau, terutama untuk melayani masyarakat pada lintasan Batauga-Siompu dan Batauga-Kadatua.
Kehadiran kapal feri dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan perputaran ekonomi. Namun, pelayanan pada sejumlah lintasan masih membutuhkan peningkatan, khususnya rute Batauga-Kadatua yang saat ini baru dilayani satu rit perjalanan dalam sehari.
Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tingginya kebutuhan masyarakat, baik untuk mobilitas penumpang, distribusi barang maupun aktivitas perdagangan antara Pulau Kadatua dan daratan Buton Selatan.
Anggota DPRD Buton Selatan, Haslimin Hamsa, mendorong adanya peningkatan frekuensi penyeberangan pada lintasan Batauga-Kadatua.
Menurut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Batauga-Kadatua itu, keberadaan transportasi laut bukan sekadar persoalan sarana angkutan, melainkan memiliki kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
“Kehadiran kapal feri bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut pergerakan ekonomi masyarakat. Kalau frekuensinya masih satu rit sehari, tentu pelayanan belum maksimal. Karena itu, kita perlu mendorong agar frekuensi penyeberangan Batauga-Kadatua ditambah,” ujar Haslimin.
Politisi PKB itu mengatakan, peningkatan frekuensi pelayaran akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas penumpang dapat berjalan lebih lancar, sementara distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas perdagangan juga semakin mudah.
Selain itu, akses transportasi yang memadai dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayah kepulauan.
DPRD Dorong Tambah Armada
Selain menambah jumlah rit perjalanan, Haslimin juga mengusulkan opsi penambahan satu armada kapal feri untuk memperkuat pelayanan penyeberangan di Buton Selatan.
Dengan adanya tambahan armada, pelayanan dapat dibagi secara lebih efektif. Satu kapal dapat difokuskan melayani lintasan Batauga-Siompu, sementara armada lainnya melayani rute Batauga-Kadatua.
“Kalau memungkinkan, opsi penambahan satu armada juga perlu dikaji. Dengan begitu, Batauga-Siompu memiliki kapal sendiri dan Batauga-Kadatua juga memiliki kapal sendiri. Ini akan membuat pelayanan lebih optimal dan tidak saling bergantung pada satu armada,” jelasnya.
Menurut Haslimin, persoalan transportasi laut di wilayah kepulauan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan, DPRD, ASDP, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan hingga pemerintah pusat perlu membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik.
“Ini harus kita selesaikan bersama. Pemerintah daerah, DPRD Buton Selatan, ASDP, BPTD Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder harus duduk bersama. Prinsipnya sederhana, masyarakat membutuhkan pelayanan penyeberangan yang lebih baik, lebih sering, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia berharap komunikasi yang dibangun antarlembaga dapat menghasilkan kebijakan konkret, baik berupa penambahan frekuensi perjalanan maupun penambahan armada kapal feri.
“Kita ingin transportasi laut benar-benar menjadi urat nadi ekonomi masyarakat Buton Selatan. Jangan sampai potensi ekonomi masyarakat terhambat hanya karena keterbatasan frekuensi penyeberangan,” pungkasnya.
Dishub: Keterlambatan Transportasi Bisa Picu Kenaikan Harga
Kepala Dinas Perhubungan Buton Selatan, La Ode Muhammad Ilmayang Amli mengungkapkan, ketersediaan transportasi laut memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang ke wilayah kepulauan.
Menurutnya, keterlambatan pengiriman barang akibat keterbatasan armada maupun jadwal transportasi dapat berdampak pada meningkatnya harga barang di tingkat masyarakat.
“Kalau ada keterlambatan pengiriman, tentu harga jual barang juga makin tinggi. Pada akhirnya ini bisa berdampak terhadap inflasi,” ujarnya.
Ia mengatakan persoalan transportasi sering kali tidak disadari sebagai salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas harga barang.
Padahal, kelancaran transportasi menjadi bagian penting dalam menjaga rantai distribusi, terutama bagi daerah kepulauan seperti Buton Selatan.
“Keterlambatan armada transportasi ini juga punya peran besar terhadap tingginya harga. Karena itu, konektivitas harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ilmayang mengungkapkan, Pemkab Buton Selatan telah membangun komunikasi dengan BPTD Kementerian Perhubungan terkait upaya peningkatan pelayanan penyeberangan.
Dalam komunikasi tersebut, terdapat dua alternatif yang dibahas, yakni menambah jumlah perjalanan kapal atau menambah armada.
Namun, berdasarkan arahan yang diperoleh dalam diskusi bersama pihak BPTD, penambahan armada dinilai menjadi opsi yang lebih ideal untuk menyelesaikan persoalan pelayanan transportasi secara menyeluruh.
“Alternatifnya ada dua, pertama menambah trip dan kedua menambah armada. Dua-duanya bisa. Tetapi arahan dari Kepala Balai, bagusnya kita fokus pada penambahan armada,” ujarnya.
Menurutnya, tambahan kapal dapat membuat pelayanan penyeberangan lebih terdistribusi dan mengurangi berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat keterbatasan armada.
BPTD Disebut Siap Inventarisasi Kapal untuk Buton Selatan
Ilmayang mengaku pihaknya juga telah menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan penambahan pelayanan transportasi laut kepada pemerintah pusat.
Pemkab Buton Selatan juga menyiapkan permohonan serta bahan presentasi yang nantinya akan disampaikan dalam pembahasan bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) terkait di Kementerian Perhubungan.
Ia menyebut potensi kebutuhan jasa transportasi di Buton Selatan cukup tinggi, terutama karena karakteristik wilayah yang terdiri atas daratan dan sejumlah pulau.
“Data siap, permohonan siap, presentasi siap. Semua sudah kita siapkan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, kata Ilmayang, pihak BPTD juga menyampaikan kesiapan dukungan subsidi pelayanan penyeberangan.
Selain itu, BPTD disebut akan melakukan inventarisasi terhadap armada kapal yang belum beroperasi secara efektif di daerah lain untuk kemungkinan dialihkan melayani masyarakat di Buton Selatan.
“Informasi yang disampaikan, subsidi siap. Kemudian untuk armada akan diinventarisasi bersama teman-teman di pusat, kapal-kapal mana yang tidak efektif dan memungkinkan dialihkan ke Buton Selatan,” ujarnya.
Bupati Buton Selatan Siap Bawa Usulan ke Pemerintah Pusat
Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios menegaskan penambahan armada menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut di wilayah kepulauan.
Menurut Adios, tanpa tambahan kapal, peningkatan pelayanan penyeberangan akan sulit dilakukan secara maksimal.
“Kalau tidak ada penambahan armada, ya tidak akan mungkin,” kata Adios kepada wartawan.
Ia mengatakan Pemkab Buton Selatan akan membawa langsung aspirasi penambahan armada tersebut ke pemerintah pusat dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan DPRD.
Salah satu kebutuhan yang akan didorong adalah penyediaan kapal feri tambahan untuk memperkuat pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk Kadatua dan Batuatas.
“Dari pemerintah daerah, saya bersama jajaran Perhubungan akan mengupayakan penambahan. Kita minta satu feri untuk melayani Kadatua dan Batuatas supaya ada peningkatan pelayanan,” ujarnya saat ditemui di Rujan Bupati Buton Selatan, Selasa malam (1/9/2026).
Adios menilai penyediaan armada kapal feri membutuhkan campur tangan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan BUMN terkait.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan fiskal yang cukup apabila seluruh kebutuhan pengadaan armada harus dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Itu harus ada campur tangan dari kementerian dan BUMN. Bukan dari anggaran APBD. Mana sanggup kita kalau pengadaan armada sebesar itu dibebankan kepada daerah,” katanya.
Orang nomor 1 di Buton Selatan itu berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera diwujudkan untuk memperkuat konektivitas antarpulau.
Dengan pelayanan penyeberangan yang lebih baik dan ketersediaan armada yang memadai, arus orang dan barang diharapkan semakin lancar, biaya logistik dapat ditekan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan dapat terus meningkat.
Penambahan armada juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar transportasi laut benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai penghubung utama sekaligus urat nadi ekonomi masyarakat Buton Selatan. (sr)