LAMANINDO.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal menyatukan visi dan misi dalam mendukung agenda transformasi layanan pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Dalu saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalu menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran agar berbagai rencana transformasi yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN dapat diwujudkan secara optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rencana dan rencana itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegas Dalu.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan sejumlah transformasi layanan yang bertujuan mempermudah proses pelayanan, mempercepat penyelesaian, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tiga transformasi tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Dalu mengatakan transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan mekanisme pelayanan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek dalam organisasi. Karena itu, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal diminta aktif memberikan dukungan dan masukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Rekan-rekan sekalian, kami harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” imbaunya.
Dalu meyakini keberhasilan transformasi layanan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian diharapkan dapat memperbaiki persepsi publik terhadap layanan pertanahan.
“Kalau kita bisa memberikan layanan yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN juga akan meningkat,” ujarnya.
Rapat evaluasi dan peningkatan kinerja tersebut digelar untuk memastikan pelaksanaan program kerja Sekretariat Jenderal berjalan sesuai target dan rencana yang telah ditetapkan.
Evaluasi juga mencakup dukungan terhadap implementasi tiga agenda transformasi layanan, yakni Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh kepala biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. (ge/rz)