Dua Pejabat Saling Klaim Jabatan Sekda, Siapa Yang Sah?

0
1918
Demostrasi
Puluhan mahasiswa turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Buton Selatan dan Kantor DPRD Buton Selatan.

LAMANINDO.COM, BATAUGA – Kabupaten Buton Selatan sedang berada dalam pusaran konflik birokrasi yang mengundang perhatian publik. Drama perebutan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) mencapai puncaknya saat apel pagi di Kantor Bupati pada Senin (24/2), di mana dua pejabat bersikeras mengklaim posisi yang sama.

Informasi yang dihimpun oleh Lamanindo, Apel pagi yang awalnya dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekda, Jaudin—yang baru saja dilantik oleh mantan Pj. Bupati Ridwan Badallah—mendadak berubah tegang. Di penghujung apel, La Ode Budiman, mantan Sekda yang sebelumnya dinonjobkan oleh Ridwan Badallah, tiba-tiba muncul dan mengambil alih jalannya apel.

Situasi ini membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Buton Selatan kebingungan. Kini, La Ode Budiman tetap bertahan di ruang kerja Sekda, sementara Plh. Jaudin bekerja dari ruangan Asisten 3. Fenomena unik ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa Sekda yang sah di Buton Selatan?

Kisruh ini langsung mendapat respons dari Gerakan Pemuda (GEMA) Buton Selatan. Puluhan mahasiswa turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Buton Selatan. Mereka menuntut transparansi dalam pelantikan yang dilakukan oleh Ridwan Badallah pada Selasa (18/2).

Ketua GEMA Buton Selatan, Ali Laopu, menyampaikan bahwa mereka tidak memihak siapa pun, tetapi ingin kejelasan hukum dalam proses birokrasi.

“Kami hadir di sini bukan karena kepentingan kelompok, tapi karena kami peduli pada masa depan Buton Selatan. Kami tidak melihat kiri atau kanan. Kami hadir sebagai agen kontrol dan agen sosial. Bagaimana bisa ada dua Sekda dalam satu kabupaten? Ini benar-benar mencoreng wajah pemerintahan!” tegas Ali dalam orasinya.

Dalam orasi lainnya, demonstran menuding bahwa pelantikan Sekda yang dilakukan oleh Ridwan Badallah penuh dengan kepentingan politik. “Setelah melakukan pelantikan, Ridwan Badallah langsung kabur ke provinsi! Kenapa dia tidak ada di sini untuk menjelaskan keputusan yang dia buat?” seru salah satu orator.

Para demonstran juga mempertanyakan legalitas pelantikan tersebut. Menurut mereka, proses pelantikan yang dilakukan oleh Ridwan Badallah tidak memiliki rekomendasi resmi dari Pj. Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini Sekda siluman! Sekda ini lahir tanpa rekomendasi! Ridwan Badallah perlu kita kasih kuliah ulang supaya dia paham aturan birokrasi!” tambah Ali dengan nada berapi-api.

Setelah berorasi di depan Kantor Bupati, massa aksi melanjutkan demonstrasi ke gedung DPRD Buton Selatan. Di depan kantor DPRD, aksi mereka semakin panas dengan pembakaran ban bekas sebagai bentuk protes.

Ali kembali menegaskan bahwa DPRD Buton Selatan seharusnya memiliki peran aktif dalam mengawasi proses pemerintahan. Namun, kenyataannya, mereka bahkan tidak mengetahui adanya pelantikan yang dilakukan oleh Ridwan Badallah.

“DPRD Buton Selatan ke mana? Kenapa mereka tidak tahu ada pelantikan? Padahal mereka adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan!” teriaknya.

Para mahasiswa mendesak DPRD untuk segera mengambil sikap terkait kekisruhan ini. Mereka menuntut adanya evaluasi dan transparansi dalam proses pelantikan pejabat daerah.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, akhirnya buka suara. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terpilih, H. Adios, agar mengevaluasi kembali proses pelantikan.

“Kami tidak ingin Buton Selatan terus-terusan gaduh. Kami akan rekomendasikan kepada Bupati terpilih agar mengevaluasi pelantikan ini. Kami juga mendapat informasi bahwa pertek (persetujuan teknis) dan izin yang dikeluarkan hanya untuk 13 orang, tetapi yang dilantik justru lebih dari itu. Ini jelas ada yang tidak sesuai prosedur,” ungkapnya.

Buton Selatan dalam Kekacauan: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kisruh ini membuat roda pemerintahan Buton Selatan menjadi tidak stabil. ASN bingung harus patuh kepada siapa.

Apakah Bupati Definitif akan mampu menyelesaikan konflik ini? Ataukah Buton Selatan akan terus dirundung drama politik? Semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati, H. Adios dan La Ode Risawal.

Penulis: Anshar
Editor: Sarmin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini