LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penuh pembentukan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan Sekolah Rakyat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/4).
Tito menyebut, program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Kemendagri dan sejumlah kementerian/lembaga untuk mendukung pelaksanaannya.
“Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyediakan makan, fasilitas olahraga, dan pembinaan dari jenjang SD hingga SMA. Fokusnya adalah membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Mendagri.
Berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang menyasar siswa berprestasi, Sekolah Rakyat bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang merata. Mendagri menekankan pentingnya program ini untuk mengangkat taraf hidup masyarakat rentan.
“Jangan sampai kemiskinan jadi warisan. Lewat Sekolah Rakyat, kita ingin anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa mendapatkan pendidikan layak dan kesempatan kerja yang lebih baik,” ujarnya.
Tito juga menginstruksikan kepala daerah untuk segera mengadakan rapat khusus terkait program ini. Sekda dan kepala dinas pendidikan diimbau merespons cepat, termasuk menyiapkan lahan yang legal dan siap pakai untuk mempercepat proses pembangunan.
“Lahan yang sudah memiliki bangunan dan siap direnovasi akan diprioritaskan. Sementara lahan kosong tanpa kejelasan legalitas berpotensi dicoret dari daftar usulan,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai koordinator utama program menyampaikan bahwa dasar hukum program ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat memuliakan kaum miskin dan mendorong mereka agar berkontribusi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen kunci,” jelas Gus Ipul.
Saat ini, terdapat 356 usulan titik pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan di 200 titik pada tahun 2025. Adapun lahan ideal untuk satu sekolah minimal seluas 6,38 hektare.
Gus Ipul juga menyampaikan tiga langkah strategis yang harus dilakukan Pemda: menyiapkan dan mengamankan legalitas lahan, mempersiapkan SDM pendidikan termasuk guru dan kepala sekolah, serta melakukan sosialisasi program secara masif kepada masyarakat melalui perangkat daerah setempat. (***)