LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian program percepatan pendaftaran tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Ia menyebutkan, pendaftaran tanah secara nasional telah mencapai 98 persen dari target.
“Peningkatan pendaftaran tanah meliputi bidang tanah terdaftar dan bidang tanah bersertipikat. Hingga saat ini, telah terdaftar sebanyak 123,1 juta bidang atau 98% dari target 126 juta bidang tanah,” ujar Nusron Wahid yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Data per 4 September 2025 menunjukkan, tanah bersertipikat sudah mencapai 96,9 juta bidang atau sekitar 77%. Rinciannya antara lain Hak Milik sebanyak 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, dan Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Khusus tanah wakaf, Nusron menegaskan adanya percepatan penataan untuk memastikan pengelolaan yang tertib dan memiliki kepastian hukum. “Sejak 2024, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama melakukan percepatan pendaftaran tanah wakaf. Ini penting untuk menjaga aset umat sekaligus memberikan perlindungan hukum atas penggunaannya,” jelasnya.
Meski capaian terbilang tinggi, Nusron mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun pihak terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan,” tambahnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Indonesia juga mengikuti rapat secara daring. (ge/jm/sr)