LAMANINDO.COM, BATAUGA – Upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Buton Selatan (Busel) semakin menarik perhatian publik. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Senin (5/2/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda), La Hardin, dengan memberikan pandangan yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi inflasi di Bumi Gajah Mada Busel.
Dalam Rakor tersebut, Hardin menekankan pentingnya kerjasama antarinstansi dalam menangani inflasi. “Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk OPD, camat, dan kepala desa, sangat penting dalam menghadapi tantangan inflasi di daerah kita,” ujarnya.
Kata dia, Pemkab Busel tidak hanya fokus pada tindakan reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengatasi masalah inflasi. Sebagai salah satu langkah proaktif, pemerintah terus meningkatkan hasil produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
“Dengan meningkatkan hasil produksi lokal, kita dapat mengurangi tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor. Langkah-langkah seperti ini merupakan bagian dari strategi yang komprehensif dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa di daerah kita,” paparnya.
Selain itu, TPID juga berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui regulasi upah yang adil. Hardin menekankan pentingnya menstabilkan pendapatan masyarakat untuk mengurangi tekanan inflasi.
“Kita perlu memastikan bahwa pendapatan masyarakat sejalan dengan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar lokal,” jelasnya.
Menurut Hardin, pasar murah menjadi salah satu inisiatif yang ditekankan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memberikan akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. “Pasar Murah adalah salah satu cara kita untuk merespons secara cepat terhadap fluktuasi harga di pasar,” tuturnya.
Mengenai kendala yang dihadapi dalam mengendalikan inflasi, Hardin mengakui bahwa kenaikan harga beberapa komoditas menjadi salah satu tantangan utama. “Oleh karena itu kita harus terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, termasuk kenaikan harga komoditas tertentu,” katanya.
Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan ini dengan serius. Bahkan saat ini, Pemkab Busel juga sedang mengkaji kebijakan baru untuk meningkatkan efektivitas TPID dalam mengendalikan inflasi. Evaluasi rutin terhadap kinerja TPID juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diambil sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
Dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian inflasi, Pemkab Busel juga akan melakukan sosialisasi secara luas. Untuk itu pihaknya menekankan peran penting masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam upaya pengendalian inflasi demi kesejahteraan bersama,” tandasnya.
Pengawasan dan distribusi barang juga menjadi fokus utama dalam strategi pengendalian inflasi. Hardin menegaskan pentingnya peran TPID dalam memastikan distribusi barang ke pasar secara efisien dan adil. “Kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi barang untuk mencegah praktik monopoli dan manipulasi harga,” imbuhnya.
Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Pemkab Busel dalam mengendalikan inflasi menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang komprehensif, diharapkan inflasi di daerah dapat terkendali dengan lebih baik di masa mendatang. (sr)
