LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy menjelaskan dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mempercepat investasi dan pembangunan, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang agar perkembangan kawasan tetap selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Selain itu, ia menekankan pentingnya integrasi data spasial lintas sektor sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Menurutnya, konsep satu kebijakan perencanaan tata ruang atau satu acuan tata ruang menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kebandarudaraan yang terintegrasi.
“Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi,” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor kebandarudaraan. Dalam forum itu, Wamen Ossy juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan rakor digelar untuk memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan daya saing bandara di Indonesia.
Ia berharap pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin. (mw/yz)