LAMANINDO.COM, JAKARTA – Nilai-nilai Pancasila tidak hanya perlu diperingati sebagai bagian dari sejarah bangsa, tetapi juga harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (02/06/2026).
Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Dalam amanat tersebut, ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ujar Yaved.
Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema tersebut menegaskan relevansi Pancasila tidak hanya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai pijakan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan di tingkat global.
Dalam pidato yang dibacakannya, Yaved menyampaikan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pedoman bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk dinamika global yang penuh ketidakpastian. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi perekat yang mampu menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan,” tuturnya.
Upacara peringatan tersebut berlangsung khidmat dengan melibatkan unsur dari kedua kementerian. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, bertugas sebagai perwira upacara. Sementara itu, komandan upacara, pengibar bendera, pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945, pembawa acara, serta pembaca doa berasal dari Kementerian PKP.
Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Administrator, serta pegawai dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. (jm/yz/fa)