LAMANINDO.COM, SURABAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumpulkan jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7/2026). Dalam arahannya, Nusron menegaskan Kementerian ATR/BPN kini memasuki periode transformasi organisasi dan pelayanan publik dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan.
“Intinya, semester ini kita memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” tegas Nusron.
Nusron menjelaskan, transformasi pelayanan publik akan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi, tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek tersebut harus diperkuat secara bersamaan agar pelayanan pertanahan menjadi lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pada aspek organisasi, ATR/BPN akan mengubah struktur Kantah dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Dengan pola ini, setiap kepala seksi diharapkan memahami seluruh persoalan pertanahan di wilayah kerjanya sehingga pelayanan lebih mudah diukur dan lebih dekat dengan masyarakat.
“Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, dan pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat,” ujar Nusron.
Sementara pada aspek pelayanan, ATR/BPN akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dahulu harus diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, kementerian juga menerapkan sistem pengukuran terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan.
Nusron menyebut layanan pemeliharaan data dan pelestarian hak ditargetkan selesai paling lama 10 hari. Ia juga menegaskan penerapan prinsip fiktif positif dalam pelayanan pertanahan.
“Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” jelasnya.
Di hadapan pejabat administrator dan pejabat pengawas, Nusron turut mengingatkan pentingnya penguatan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara kepala kantor diminta menghentikan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegas Nusron.
Menutup arahannya, Nusron meminta seluruh jajaran memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan pendekatan yang humanis.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka kebingungan,” pesannya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim melaporkan capaian dan perkembangan kinerja pertanahan di Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.(ls/jr)