LAMANINDO.COM, BUSEL– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) siap mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam penyiapan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Busel sebagai penyelenggara Pemilu.
Pj. Bupati Busel, La Ode Budiman mengatakan, pembiayaan tahapan pemilu akan mulai dikucurkan pada Oktorber tahun ini dan akan kembali dialokasikan pada APBD 2024 nanti. Oleh karena itu, pihaknya meminta pihak KPUD Busel untuk selalu membangun koordinasi dengan Pemda.
“Bila ada kendala, segera dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk mendapatkan solusi segera, sehingga pelaksanaan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya,” demikian disampaikan Budiman saat memberikan sambutan pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Busel, Selasa (24/1/2023).
Tidak hanya itu, orang nomor 1 di Busel ini juga meminta kepada seluruh PPS yang baru saja dilantik agar bekerja dengan jujur dan profesional demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, PPS sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa menjadi ujung tombak suksesnya pesta demokrasi mendatang.
“Jadi PPS harus bekerja dengan profesional dan jujur. Kesuksesan sebuah program karena didukung tim hebat di bawah. Olehnya setiap elemen harus mengerti mengenai sistem hierarki kepemimpinan sehingga terjalin koordinasi yang baik,” ujarnya Budiman.
Untuk diketahui, ada 210 anggota PPS yang baru saja dilantik oleh Ketua KPUD Busel, Ari Ashari Apriadi. Para anggota PPS ini tersebar di 70 desa/kelurahan di Busel.
Dikatakan Ari Ashari Apriadi, 210 anggota PPS yang baru saja dilantik adalah hasil seleksi dari 886 pendaftar. Adapan tahapan seleksi yang dilalui adalah seleksi berkas, tes CAT dan wawancara.
“Selamat datang, kalian sudah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Kalian akan menjadi perpanjangan tangan dari KPU secara hierarki, baik dari KPU pusat hingga daerah. Kerja KPU tidak ringan, Pemilu 2019 menyisakan banyak problem, dan di tahun 2024 kita punya kewajiban untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut,” pungkas Ari Ashari Apriadi. (adm)